Pada 7 Oktober 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memfasilitasi polemik izin gudang limbah di Subang dengan solusi konkret. Ia menolak tegas praktik "jatah preman" dan mendorong ekosistem investasi yang sehat. Langkah ini menekan biaya ekonomi informal dan meningkatkan transparansi perizinan, sejalan dengan upaya menarik investasi asing, namun berisiko memicu resistensi kepentingan lokal.
On October 7, 2026, West Java Governor Dedi Mulyadi mediated the dispute over hazardous waste warehouse permits in Subang, offering concrete solutions and firmly rejecting the informal "jatah preman" (thug quota) practice while promoting a healthy investment ecosystem. The move aims to cut grey-area costs and improve licensing transparency, aligning with Indonesia's ESG-driven push for foreign investment, though pushback from entrenched local interests remains a key risk.